Masyarakat perlu konsisten menolak Perda dan peraturan lainnya yang diskriminatif. Suatu saat yang mayoritas bisa ada dalam posisi minoritas, dan berpotensi jadi korban.
Bentuk diskriminasi dalam politik bisa bermacam-macam. Ada yang menghambat berdirinya rumah ibadah dari agama tertentu dengan tujuan untuk menghambat ekspansi berkembangnya umat agama tersebut.
Ada yang mempersulit berlangsungnya kegiatan ibadah agama tertentu dengan menetapkan syarat-syarat secara sepihak. Ada yang mewajibkan calon kepala daerah untuk mempertunjukkan kefasihannya membaca kitab suci agama di depan publik, yang berarti menghambat calon dari agama lain yang bukan dianut oleh mayoritas penduduk di daerah itu.
Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan, “Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan kepada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, gologan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat kepada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi hukum sosial budaya.”
Pemilihan kepala daerah secara langsung juga mendorong kepala daerah untuk menjalankan politik pencitraan dan cenderung melahirkan atau mendukung Perda yang memihak mayoritas penduduk. Ini berakibat perlakukan diskriminatif bagi kaum minoritas. Perempuan yang memiliki posisi politik dan ekonomi yang lemah juga menjadi korban.
Tekanan kelompok mayoritas dibiarkan oleh pemimpin politik, mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat.
Umat agama A yang mayoritas di suatu daerah, bisa alami pembatasan dalam beribadah di daerah yang mayoritas beragama B, bahkan dikuasai oleh kelompok tertentu.
Adakalanya ada sikap pembiaran yang dialami oleh kelompok minoritas di daerah lain manakala berhadapan dengan hegemoni mayoritas yang didukung kepala daerah yang peduli pada citra dan popularitasnya.
Setiap kali ada peristiwa seperti ini, terus terang saya terpikir, apakah betul masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran?
Jangan-jangan sebenarnya kita seperti toleran karena kelompok minoritas, dalam hal agama suku/ras, memilih untuk menuruti saja kehendak mayoritas, semata agar tidak terlibat konflik. Pengecualian bagi kelompok minoritas yang secara ekonomi kuat, dan bisa bersahabat dengan penguasa, dari pusat sampai ke daerah.
Semoga kekhawatiran saya salah. Karena justru saya melihat potensi lain yang bisa diandalkan adalah kepedulian masyarakat yang kian besar untuk merajut kebersamaan dalam suasana beragam. Ragam agama, budaya, suku, etnis, dan segala hal yang berbeda. Lembaga pendidikan, formal maupun informal, menurut saya, bisa berperan besar dalam menguatkan sikap menghargai perbedaan.
Sekarang kita semua diharapkan menarik pelajaran berharga dari banyak insiden di negeri ini, agar tidak terulang lagi.
Salah satu caranya adalah mencermati rekam jejak politisi dan pemimpin yang cenderung mendukung diskriminasi, agar tidak usah dipilih. April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pilpres dan pileg secara serentak.
Saya tahu, apa yang saya harapkan mungkin tidak menjadi prioritas atau kepedulian mayoritas pemilih. Besar kemungkinan pemilih akan terbuai oleh janji-janji populis calon pemimpin.
Apakah sikap diskriminatif menjadi salah satu tolok ukur hal yang menarik perhatian pemilih? Saya ragu. Tapi, kita harus optimistis, bukan?
Bentuk diskriminasi dalam politik bisa bermacam-macam. Ada yang menghambat berdirinya rumah ibadah dari agama tertentu dengan tujuan untuk menghambat ekspansi berkembangnya umat agama tersebut.
Ada yang mempersulit berlangsungnya kegiatan ibadah agama tertentu dengan menetapkan syarat-syarat secara sepihak. Ada yang mewajibkan calon kepala daerah untuk mempertunjukkan kefasihannya membaca kitab suci agama di depan publik, yang berarti menghambat calon dari agama lain yang bukan dianut oleh mayoritas penduduk di daerah itu.
Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan, “Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan kepada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, gologan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat kepada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi hukum sosial budaya.”
Pemilihan kepala daerah secara langsung juga mendorong kepala daerah untuk menjalankan politik pencitraan dan cenderung melahirkan atau mendukung Perda yang memihak mayoritas penduduk. Ini berakibat perlakukan diskriminatif bagi kaum minoritas. Perempuan yang memiliki posisi politik dan ekonomi yang lemah juga menjadi korban.
Tekanan kelompok mayoritas dibiarkan oleh pemimpin politik, mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat.
Umat agama A yang mayoritas di suatu daerah, bisa alami pembatasan dalam beribadah di daerah yang mayoritas beragama B, bahkan dikuasai oleh kelompok tertentu.
Adakalanya ada sikap pembiaran yang dialami oleh kelompok minoritas di daerah lain manakala berhadapan dengan hegemoni mayoritas yang didukung kepala daerah yang peduli pada citra dan popularitasnya.
Setiap kali ada peristiwa seperti ini, terus terang saya terpikir, apakah betul masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran?
Jangan-jangan sebenarnya kita seperti toleran karena kelompok minoritas, dalam hal agama suku/ras, memilih untuk menuruti saja kehendak mayoritas, semata agar tidak terlibat konflik. Pengecualian bagi kelompok minoritas yang secara ekonomi kuat, dan bisa bersahabat dengan penguasa, dari pusat sampai ke daerah.
Semoga kekhawatiran saya salah. Karena justru saya melihat potensi lain yang bisa diandalkan adalah kepedulian masyarakat yang kian besar untuk merajut kebersamaan dalam suasana beragam. Ragam agama, budaya, suku, etnis, dan segala hal yang berbeda. Lembaga pendidikan, formal maupun informal, menurut saya, bisa berperan besar dalam menguatkan sikap menghargai perbedaan.
Sekarang kita semua diharapkan menarik pelajaran berharga dari banyak insiden di negeri ini, agar tidak terulang lagi.
Salah satu caranya adalah mencermati rekam jejak politisi dan pemimpin yang cenderung mendukung diskriminasi, agar tidak usah dipilih. April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pilpres dan pileg secara serentak.
Saya tahu, apa yang saya harapkan mungkin tidak menjadi prioritas atau kepedulian mayoritas pemilih. Besar kemungkinan pemilih akan terbuai oleh janji-janji populis calon pemimpin.
Apakah sikap diskriminatif menjadi salah satu tolok ukur hal yang menarik perhatian pemilih? Saya ragu. Tapi, kita harus optimistis, bukan?
Komentar