Suatu hari, seorang warga menanyakan dasar dari kegiatan PKK yang kami adakan. Ide sendirikah atau dari desa. Ada juga yang sebelumnya menganggap bahwa apa yang kami lakukan hanya sekedar pencitraan, mengingat kami khususnya saya tidak terlalu aktif berkegiatan di perumahan. Kebanyakan mereka meragukan, apa yang saya tahu tentang PKK.
Tidak ada yang salah jika mereka meragukan saya, sebab saya termasuk tetangga yang tidak suka ngerumpi di sore hari dan tidak terlibat aktif di perumahan dan hanya terlibat di dalam iuran untuk orang sakit. Wajar, jika mereka meragu dan kemudian kembali mempertanyakan perihal apa yang sudah kami lakukan untuk PKK.
Saya mulai dari sisi saya dulu... Jika kita semua paham tentang apa itu PKK yang kepanjangannya berdasarkan Peraturan Presiden no 99 tahun 2017 adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka kita tidak akan mempertanyakan tentang hal apa yang seharusnya ada dalam gerakan PKK ini.
Gerakan PKK memiliki 10 Program Pokok PKK yaitu
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, disebutkan pada pasal 3 ayat 2 bahwa Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa atau lurah menyelenggarakan PKK sesuai dengan kewenangannya. Dan pada ayat 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan PKK dilaksanakan secara terorganisasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
Dalam kasus perumahan baru, tentu saja semuanya harus melewati proses. Dalam hal ini peranan ketua RW (lingkungan baru) dalam mengupayakan agar gerakan PKK di lingkungannya terkoneksi dengan desa atau pemerintahan di atasnya sangat penting. Selama lingkungan baru belum terkoneksi dengan Pemerintah Desa atau pemerintah di atasnya, maka sebagai rintisan, penyelenggara PKK (sesuai jenjangnya) adalah ketua RW/RT dari lingkungan yang baru. Jadi, jika ada suara yang menyatakan bahwa PKK diambil alih oleh ketua RT/RW itu sejatinya tidak tepat. Karena tugas dan fungsi sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Kembali ke permasalahan dalam lingkungan kami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, jika sebagai rintisan kemudian dibentuk PKK oleh pengurus RT/RW periode awal, dalam pandangan saya itu sudah benar. Dan ketika pengurus RT lama berakhir masa tugasnya, maka adalah sudah kewajiban dari pengurus PKK untuk memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepada ketua RT/RW baru dan tugas pembinaan, pemantauan dan evaluasi beralih kepada ketua RT/RW baru (sepanjang belum terkoneksi dengan pemerintah yang lebih tinggi).
Jadi ketika kepengurusan RT sebelumnya menunjuk Ibu Choirul Ana dan Ibu Haryanto untuk membentuk PKK itu adalah bagian dari menjalankan kewenangannya untuk menyelenggarakan gerakan PKK sebagai rintisan. Dan bagian dari kewenangan ketua RT baru pula jika kemudian menunjuk saya untuk mneruskan tugas dari kedua ibu tersebut. Posisi ini tidak saya minta, bahkan saya tidak menginginkannya, mengingat hidup saya lebih tenang sebelumnya dibanding ketika saya berada dalam posisi sebagai ketua PKK.
Mengapa saya? Karena saya dianggap netral mengingat beberapa hal sudah didengar oleh ketua RT baru dan memudahkan komunikasi dalam hubungannya dengan tugas pembinaan, pemantauan dan evaluasi.
Bagaimana saya memulainya? Tentu saja tidak mudah, mengingat saya bukan sosok yang mereka inginkan. Juga ada upaya penolakan pada program atau kegiatan yang saya rancangkan untuk PKK juga upaya tidak "meng-orangkan" saya dengan posisi saya sebagai ketua. Dan itu semua harus saya lewati dengan berat hati. Saya harus menyemangati diri saya untuk terus bertahan.
Dalam merancang kegiatan untuk PKK tentu saja saya tidak bisa seenak sendiri. Acuan saya adalah 10 program pokok PKK. Tetapi karena kami belum terkoneksi dengan desa (menunggu upaya bpk ketua RW) maka segala yang kami terapkan kami sesuaikan dengan SDM dan dana yang ada.
Mengapa saya mengubah model penghitungan SHU? Inspirasinya sebenarnya datang dari bapak Choirul Ana ketika berbincang-bincang dengan beliau untuk mengembangkan simpan pinjam menjadi koperasi. Tentu saja hal itu tidak bisa langsung bisa direalisasikan tetapi sebelumnya harus ada penyesuai-penyesuaian. Salah satunya adalah mengubah model penghitungan menyerupai penghitungan SHU pada koperasi. Tentu saja belum bisa sama persis karena elemen simpanan wajib dan pokok masih belum bisa diberlakukan. Setidsknya saya sudah meletakkan basic cara menghitung SHU sesuai dengan aturan yang berlaku di koperasi. Pengubahan metode penghitungan SHU ini bukan tanpa penolakan, tetapi saya tetap jalan terus, sebab apa yang saya lakukan sesuai dengan program pokok PKK ke 8 yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi. Harapan saya bahwa meski tidak di masa saya, nanti suatu hari PKK bisa benar-benar bisa memiliki koperasi.
Mengapa saya membentuk sie kesehatan? Ini berasal dari keluhan ibu-ibu yang terkadang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan Posyandu. Saya juga tidak berhenti sampai di situ, melalui ketua RT, saya meminta supaya RW membentuk PKK. Maka terbentuklah PKK RW dengan anggotanya termasuk adalah kader. Harapan saya bahwa ada kerjasama antara kader dan pengurus RT/RW, mengingat salah satu sumber dana dari kegiatan posyandu adalah iuran dari tiap-tiap RT. Saya mengupayakan semua itupun karena ada dasarnya yaitu program PKK ke 7 yaitu Kesehatan.
Atas dasar program ke 7 dan ke 6, saya mendatangkan seorang kawan apoteker untuk menjelaskan perihal penggunaan obat yang baik dan benar.
Atas dasar program pokok PKK ke 6 saya mencoba (dengan SDM yg ada) mengadakan pelatihan membuat brownies dan ketrampilan merajut. Bahkan sebenarnya saya juga mencoba menjalin kerjasama dengan Universitas Ciputra. Namun sayangnya, upaya saya yang terakhir ini kurang diapresiasi oleh intern pengurus karena keraguan akan minat dari anggota untuk menjadi enterpreneur. Masih berdasarkan program PKK ke 6 dan program pemerintah desa untuk meningkatkan SDM dengan memberi pelatihan bahasa Inggris kepada warga, saya pun mencoba untuk mengaplikasikan program tersebut di lingkungan RT 17. Tetapi berhubung SDM yang ada hanya bersedia untuk memberi les bahasa Inggris untuk untuk anak PAUD, TK dan SD ya itulah yang bisa dilaksanakan.
Berdasarkan program PKK ke 6, ke 1 dan mendukung upaya Pemerintah untuk Indonesia bebas narkoba saya juga mencoba berbagi pengetahuan seputar narkoba. Tentu saja saya harus mencari narasumber dan sumber-sumber lain yang valid dalam hal ini, mengingat saya tidak bisa mengundang nara sumber untuk hadir, maka saya coba sajikan dalam bentuk slide.
Satu lagi yang tidak bisa saya terapkan tetapi yang saya coba untuk mencari solusinya adalah tentang penghijauan. Penghijauan adalah terapan program pokok PKK ke 9 dan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Untuk membuat suatu taman toga tentu membutuhkan dana dan tenaga untuk merawatnya. Inilah yang belum ada. Maka solusi yang saya gunakan adalah menanami dan merawat fasum di depan rumah masing-masing.
Bagaimana dengan belajar mengaji? Dasar dari belajar mengaji diadakan adalah adanya himbauan dari ibu camat untuk menggalakkan gemar mengaji usai maghrib. Dan alasan saya untuk kemudian mencoba untuk mengadakan pelajaran mengaji (dengan SDM yang ada) adalah, bagaimana seorang bisa mengaji jika dia tidak bisa membaca Al Qur'an? Atas dasar edaran dari ibu camat tersebut dan juga berdasarkan program pokok PKK ke 1 saya menugaskan wakil saya dan sie keagamaan untuk mengupayakan supaya ibu-ibu bisa membaca Al Qur'an. Jika ditanya, apakah saya bisa membaca Al Qur'an? Tentu saja tidak, sebab saya seorang Katolik. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi saya untuk menjadikan ibu-ibu bisa membaca Al Qur'an.
Jadi pada dasarnya, semua kegiatan yang saya programkan untuk PKK ada acuannya, bukan asal. Dan saya sungguh berharap bahwa apa yang sudah kami lakukan di periode ini akan menjadikan ibu-ibu terbiasa dengan kegiatan PKK jika suatu saat nanti kami terkoneksi dengan desa.
Semoga.
Tidak ada yang salah jika mereka meragukan saya, sebab saya termasuk tetangga yang tidak suka ngerumpi di sore hari dan tidak terlibat aktif di perumahan dan hanya terlibat di dalam iuran untuk orang sakit. Wajar, jika mereka meragu dan kemudian kembali mempertanyakan perihal apa yang sudah kami lakukan untuk PKK.
Saya mulai dari sisi saya dulu... Jika kita semua paham tentang apa itu PKK yang kepanjangannya berdasarkan Peraturan Presiden no 99 tahun 2017 adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka kita tidak akan mempertanyakan tentang hal apa yang seharusnya ada dalam gerakan PKK ini.
Gerakan PKK memiliki 10 Program Pokok PKK yaitu
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, disebutkan pada pasal 3 ayat 2 bahwa Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa atau lurah menyelenggarakan PKK sesuai dengan kewenangannya. Dan pada ayat 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan PKK dilaksanakan secara terorganisasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
Dalam kasus perumahan baru, tentu saja semuanya harus melewati proses. Dalam hal ini peranan ketua RW (lingkungan baru) dalam mengupayakan agar gerakan PKK di lingkungannya terkoneksi dengan desa atau pemerintahan di atasnya sangat penting. Selama lingkungan baru belum terkoneksi dengan Pemerintah Desa atau pemerintah di atasnya, maka sebagai rintisan, penyelenggara PKK (sesuai jenjangnya) adalah ketua RW/RT dari lingkungan yang baru. Jadi, jika ada suara yang menyatakan bahwa PKK diambil alih oleh ketua RT/RW itu sejatinya tidak tepat. Karena tugas dan fungsi sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Kembali ke permasalahan dalam lingkungan kami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, jika sebagai rintisan kemudian dibentuk PKK oleh pengurus RT/RW periode awal, dalam pandangan saya itu sudah benar. Dan ketika pengurus RT lama berakhir masa tugasnya, maka adalah sudah kewajiban dari pengurus PKK untuk memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepada ketua RT/RW baru dan tugas pembinaan, pemantauan dan evaluasi beralih kepada ketua RT/RW baru (sepanjang belum terkoneksi dengan pemerintah yang lebih tinggi).
Jadi ketika kepengurusan RT sebelumnya menunjuk Ibu Choirul Ana dan Ibu Haryanto untuk membentuk PKK itu adalah bagian dari menjalankan kewenangannya untuk menyelenggarakan gerakan PKK sebagai rintisan. Dan bagian dari kewenangan ketua RT baru pula jika kemudian menunjuk saya untuk mneruskan tugas dari kedua ibu tersebut. Posisi ini tidak saya minta, bahkan saya tidak menginginkannya, mengingat hidup saya lebih tenang sebelumnya dibanding ketika saya berada dalam posisi sebagai ketua PKK.
Mengapa saya? Karena saya dianggap netral mengingat beberapa hal sudah didengar oleh ketua RT baru dan memudahkan komunikasi dalam hubungannya dengan tugas pembinaan, pemantauan dan evaluasi.
Bagaimana saya memulainya? Tentu saja tidak mudah, mengingat saya bukan sosok yang mereka inginkan. Juga ada upaya penolakan pada program atau kegiatan yang saya rancangkan untuk PKK juga upaya tidak "meng-orangkan" saya dengan posisi saya sebagai ketua. Dan itu semua harus saya lewati dengan berat hati. Saya harus menyemangati diri saya untuk terus bertahan.
Dalam merancang kegiatan untuk PKK tentu saja saya tidak bisa seenak sendiri. Acuan saya adalah 10 program pokok PKK. Tetapi karena kami belum terkoneksi dengan desa (menunggu upaya bpk ketua RW) maka segala yang kami terapkan kami sesuaikan dengan SDM dan dana yang ada.
Mengapa saya mengubah model penghitungan SHU? Inspirasinya sebenarnya datang dari bapak Choirul Ana ketika berbincang-bincang dengan beliau untuk mengembangkan simpan pinjam menjadi koperasi. Tentu saja hal itu tidak bisa langsung bisa direalisasikan tetapi sebelumnya harus ada penyesuai-penyesuaian. Salah satunya adalah mengubah model penghitungan menyerupai penghitungan SHU pada koperasi. Tentu saja belum bisa sama persis karena elemen simpanan wajib dan pokok masih belum bisa diberlakukan. Setidsknya saya sudah meletakkan basic cara menghitung SHU sesuai dengan aturan yang berlaku di koperasi. Pengubahan metode penghitungan SHU ini bukan tanpa penolakan, tetapi saya tetap jalan terus, sebab apa yang saya lakukan sesuai dengan program pokok PKK ke 8 yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi. Harapan saya bahwa meski tidak di masa saya, nanti suatu hari PKK bisa benar-benar bisa memiliki koperasi.
Mengapa saya membentuk sie kesehatan? Ini berasal dari keluhan ibu-ibu yang terkadang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan Posyandu. Saya juga tidak berhenti sampai di situ, melalui ketua RT, saya meminta supaya RW membentuk PKK. Maka terbentuklah PKK RW dengan anggotanya termasuk adalah kader. Harapan saya bahwa ada kerjasama antara kader dan pengurus RT/RW, mengingat salah satu sumber dana dari kegiatan posyandu adalah iuran dari tiap-tiap RT. Saya mengupayakan semua itupun karena ada dasarnya yaitu program PKK ke 7 yaitu Kesehatan.
Atas dasar program ke 7 dan ke 6, saya mendatangkan seorang kawan apoteker untuk menjelaskan perihal penggunaan obat yang baik dan benar.
Atas dasar program pokok PKK ke 6 saya mencoba (dengan SDM yg ada) mengadakan pelatihan membuat brownies dan ketrampilan merajut. Bahkan sebenarnya saya juga mencoba menjalin kerjasama dengan Universitas Ciputra. Namun sayangnya, upaya saya yang terakhir ini kurang diapresiasi oleh intern pengurus karena keraguan akan minat dari anggota untuk menjadi enterpreneur. Masih berdasarkan program PKK ke 6 dan program pemerintah desa untuk meningkatkan SDM dengan memberi pelatihan bahasa Inggris kepada warga, saya pun mencoba untuk mengaplikasikan program tersebut di lingkungan RT 17. Tetapi berhubung SDM yang ada hanya bersedia untuk memberi les bahasa Inggris untuk untuk anak PAUD, TK dan SD ya itulah yang bisa dilaksanakan.
Berdasarkan program PKK ke 6, ke 1 dan mendukung upaya Pemerintah untuk Indonesia bebas narkoba saya juga mencoba berbagi pengetahuan seputar narkoba. Tentu saja saya harus mencari narasumber dan sumber-sumber lain yang valid dalam hal ini, mengingat saya tidak bisa mengundang nara sumber untuk hadir, maka saya coba sajikan dalam bentuk slide.
Satu lagi yang tidak bisa saya terapkan tetapi yang saya coba untuk mencari solusinya adalah tentang penghijauan. Penghijauan adalah terapan program pokok PKK ke 9 dan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Untuk membuat suatu taman toga tentu membutuhkan dana dan tenaga untuk merawatnya. Inilah yang belum ada. Maka solusi yang saya gunakan adalah menanami dan merawat fasum di depan rumah masing-masing.
Bagaimana dengan belajar mengaji? Dasar dari belajar mengaji diadakan adalah adanya himbauan dari ibu camat untuk menggalakkan gemar mengaji usai maghrib. Dan alasan saya untuk kemudian mencoba untuk mengadakan pelajaran mengaji (dengan SDM yang ada) adalah, bagaimana seorang bisa mengaji jika dia tidak bisa membaca Al Qur'an? Atas dasar edaran dari ibu camat tersebut dan juga berdasarkan program pokok PKK ke 1 saya menugaskan wakil saya dan sie keagamaan untuk mengupayakan supaya ibu-ibu bisa membaca Al Qur'an. Jika ditanya, apakah saya bisa membaca Al Qur'an? Tentu saja tidak, sebab saya seorang Katolik. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi saya untuk menjadikan ibu-ibu bisa membaca Al Qur'an.
Jadi pada dasarnya, semua kegiatan yang saya programkan untuk PKK ada acuannya, bukan asal. Dan saya sungguh berharap bahwa apa yang sudah kami lakukan di periode ini akan menjadikan ibu-ibu terbiasa dengan kegiatan PKK jika suatu saat nanti kami terkoneksi dengan desa.
Semoga.
Komentar